KAJIAN FILOSOFIS MENGENAI MAKNA KEADILAN DALAM SILA-SILA PANCASILA Disusun Oleh

KAJIAN FILOSOFIS MENGENAI MAKNA KEADILAN DALAM SILA-SILA PANCASILA
Disusun Oleh:
Anggita Putri Intan Savitri
NIM. 15401244014
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara-negara di dunia ini menganggap keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan untuk kehidupan warga negaranya. Semua warga negara maupun masyarakat juga menginginkan dipelakukan secara adil. Oleh karena itu negara sebagai lembaga yang merupakan pelaksana dari perlindungan warga negara memasukan keadilan dalam tujuan negara. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Tujuan negara Indonesia dapat dilihat pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi inspirasi para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Isi dari Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyusunan sila-sila Pancasila bukan tidak memiliki arti tersendiri.

Pemahaman mengenai konsep keadilan memang seharusnya dikaitkan dengan Pancasila. Dalam mewujudkan keadilan, bila dilihat dari pengaturan hukum menurut Pancasila, keadilan dilakukan dengan pengaturan hukum yang bersifat mengayomi, yaitu melindungi warga negara dengan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh negara maupun pihak lain serta bila kondisi masyarakatnya diciptakan secara manusiawi maka secara adil tiap-tiap masyarakat mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Dengan begitu, konsep keadilan dalam pandangan Indonesia harus dilakukan dan terpenuhi serta konsep keadilan juga dipandang sebagai suatu kebenaran atau kebajikan.
Memahami konsep keadilan secara garis besar memang lebih sederhana dibandingkan dengan konsep keadilan secara filosofis. Keadilan itu sendiri sebagai nilai moral universal sudah sejak dulu menjadi suatu kajian moral, dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi serta pendidikan. Pada teori keadilan yang digagas oleh John Rawls terdapat pemikiran-pemikiran tentang keadilan yang merupakan suatu nilai moral yang dapat menjadi pandangan hidup atau filsafat negara yang dianggap baik. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pemahaman makna adil yaitu dengan banyaknya konsep mengenai keadilan dan penafisran makna kata adil, serta berbagai macam dan bentuk keadilan, sehingga dalam menerapkan keadilan tersebut banyak ditemui permasalahan. Menurut John Rawls (dalam jurnal Fadhilah, 2012:1), dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan adanya kesamaan dan kesepakatan pandangan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait, guna mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan makmur. Kesamaan pandangan mengenai keadilan dirasa belum dapat menjamin keadilan sosial tanpa didasari dengan niat baik dalam melaksanakan prinsip keadilan sosial tersebut.
Keadilan merupakan bagian dari nilai sosial yang mempunyai makna yang sangat luas, bahkan pada suatu pandangan dapat bertentangan dengan hukum sebagai tata nilai sosial. Dalam mengukur keadilan, sebetulnya mencapai domain yang ideal atau dapat dikatakan berada dalam domain cita-cita. Hal ini karena ukuran keadilan ada dalam makna filosofis yang memerlukan pendalaman pemahaman hingga pada hakikatnya. Keadilan merupakan objek kajian filsafat. Dalam filsafat, keadilan sudah menjadi tonggak pemikiran sejak adanya filsafat Yunani. Pembicaraan mengenai keadilan mempunyai lingkup yang luas, seperti etika, filosofis, hingga pada keadilan sosial. Sebagian besar seseorang berfikir bahwa keadilan dan ketidakadilan bergantung pada kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki. Menurut Bahder(2015: 174), keadilan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang berada dalam ranah sollen dan tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia. Namun dalam hukum, keadilan dapat diartikan sebagai ide atau tujuan hukum tapi secara jelas juga belum dapat dijelaskan oleh hukum itu sendiri. Hans Klen juga menekankan bahwa keadilan mendasarkan dirinya pada pengetahuan mengenai sesuatu yang dianggap baik. Pengetahuan menegenai sesuai yang baik itu secara mendasar merupakan permasalahan dalam kajian filsafat.
Konsep keadilan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai titik perhatian. Dalam moral, keadilan dijadikan nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Pada pelaksanaan keadilan di dalam masyakat, probelmatikanya akan menjadi lebih sulit dan kompleks serta belum tentu juga masyarakat akan menerima. Pada pandangan individu, keadilan juga tidak mudah untuk mendapat pemahaman. Saat ini semakin tidak mudah menemukan seseorang yang betul-betul memegang keadilan sebagai suatu nilai yang penting dalam kehidupan serta memiliki moralitas yang masih dijunjung tinggi.

Konsep keadilan sosial berbeda dengan keadilan hukum yang pada pelaksanaannya terkesan dipaksaan melalui proses hukum. Namun konsep keadilan sosial juga tidak hanya mencakup masalah moralitas dalam kehidupan masyarakat dengan banyaknya perbedaan latar belakangnya. Keadilan sosial seharusnya dibedakan dari pemahaman keadilan di berbagai dimensi, seperti hukum, politik, dan juga ekonomi. Walaupun pada akhirnya bahwa konsep keadilan pada akhirnya dapat mencakup pada bidang-bidang tersebut. Hal ini dikarenakan keadilan dalam hukum serta ekonomi mau tidak mau harus menghasilkan wujud keadilan sosial. Istilah keadilan sosial tersebut sering dikaitkan dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang mendasarkan pada prinsip-prinsip persamaan serta solidaritas. Selain itu, dalam konsep kedalian sosial juga mengandung pengakuang martabat manusia yang mempunyai hak-hak yang bersifat asasi.

Pandangan tentang konsep keadilan menurut bangsa Indonesia ini bertumpu pada sila pertama, sila ketiga Pancasila, serta sila kelima Pancasila. Sila pertama Pancasila menjadi dasar dan menjiwai cita-cita negara, yang memberikan jiwa pada penyelenggaraan segala sesuatu yang dianggap benar, asil dan baik. Sedangkan pada sila ketiga merupakan penerapan dan praktik hidup dari landasan yang memimpin, sehingga dasar sila ketiga memiliki kaitan dengan sila pertama. Konsep keadilan ini tidak hanya dijadikan dasar hukum dari kehidupan berbangsa, akan tetapi juga menjadi pedoman penyelenggaraan dan tujuan yang akan dicapai. Keadilan sosial merupakan langkah yang Indonesia tentukan guna menjadi negara yang adil dan makmur.
Dari penjelasan diatas, kiranya perlu membandingkan konsep keadilan menurut para ahli filsuf dengan keadilan yang dimaksud dalam Pancasila. Dalam penulisan pembahasan, pertama-tama penulis akan memaparkan beberapa konsep keadilan menurut para ahli dengan disertai bentuk dan juga macam keadilan. Setelah itu memaparkan bagaimana keadilan yang dimaksud pada Pancasila. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai konsep keadilan para ahli dengan keadilan yang dimaksud oleh Pancasila. Refleksi mengenai konsep keadilan dalam Pancasila ini cukup penting, tak hanya untuk wacana ilmiah, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta perbandingan dalam hal berbagai makna keadilan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, serta bidang yang lainnya.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:
Bagaimana konsep keadilan menurut para ahli?
Bagaimana konsep keadilan dalam Pancasila?
Bagaimana pelaksanaan keadilan yang berdasarkan Pancasila dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara?
Tujuan
Penulisan ini bertujuan:
Untuk mengetahui konsep keadilan menurut para ahli
Untuk mengetahui konsep keadilan dalam Pancasila
Untuk mengetahui pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara
Manfaat
Penulisan ini bermanfaat tidak hanya untuk wacana ilmiah, tetapi juga sebagai bahan dalam memahami konsep dasar keadilan menurut para ahli, serta konsep yang dimaksud Pancasila.

PEMBAHASAN
Konsep Keadilan Menurut Para Ahli
Konsep Keadilan pada Jaman Klasik
Konsep mengenai keadilan telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam kajian filsafat. Teori-teori yang mengkaji permasalahan keadilan tersebut sudah dilakukan sejak jaman Yunani Kuno. Pada masa itu, konsep keadilan berasal dari pemikiran mengenai sikap serta perilaku manusia kepada sesama manusia dan juga lingkungannya. Menurut Poejawijatna dalam Jurnal Bahder (2014:3), inti dari pemikiran para filsuf tersebut terdiri dari dua golongan objek. Dalam objek material yakni sesuatu yang ada atau mungkin ada, seperti kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun rohani juga termasuk nilai-nilai abstrak yakni nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan yang lainnya. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang dari tujuan pemikiran dan penyelidikan atas objek material yaitu memahami sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakikat dari suatu hal yang diselidiki sebagai objek material).

Konsep keadilan yang pertama dikemukakan oleh Plato. Mengenai konsep keadilan Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato menggambarkan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”(suatu kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik). Dalam hal ini, Plato tidak menghubungkan langsung antara keadilan dengan hukum. Dalam buku Kaelan(2009:226), keadilan timbul dikarenakan adanya pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat atau wadah yang selaras kepada bagian yang membentuk suatu masyarakat. Konsep keadilan menurut Plato (dalam Bahder, 2014: 3) dibagi menjadi dua yakni keadilan individual dan keadilan dalam negara. Keadilan akan terwujud dalam masyarakat apabila setiap indivdu melakukan dengan caik sesuai dengan kemampuan fungsi yang selaras baginya. Penguasa berfungsi membagikan fungsi-fungsi tersebut dalam negara kepada orang-orang yang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian tersebut berdasarkan bakat, keahlian serta keterampilan yang ia miliki. Hal tersebutlah yang disebut keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan pemberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Konsep keadilan yang selanjutnya dikemukakan oleh Aristoteles. Kali ini Aristoteles lebih menekankan pada perimbangan atau proporsi. Aristoteles berpendapat bahwa dalam kehidupan di suatu negara harus mengarah pada cita-cita mulia yakni kebaikan. Kebaikan tersebut dapat terlihat melalui perwujudan keadilan dan kebenaran. Teori yang dikemukakan Aristoteles tersebut pada dasarnya menekankan bahwa keadilan dapat dilihat bahwa kesamaan hak tersbut harus sama diantara orang-orang yang sama. Dengan kata lain, keadilan bisa berwujud kesamaan hak, akan tetapi dapat juga bermakna ketidaksamaan hak. Teori tersebut juga dirumuskan bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan memperlakukan hal-hal yang sama secara sama, dan memperlakukan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Dalam konsep keadilan, Aristoteles membaginya menjadi keadilan distibutif, keadilan remidial dan keadilan komutatif. Menurutnya, keadilan distributif merupakan keadilan yang mengharuskan setiap orang mendapatkan apa yang memang menjadi haknya, sehingga keadilan memiliki sifat proporsional. Dalam hal penentuan hak serta pembagian hak dalam masyarakat dan negara, keadilan distributif ini diartikan dengan segala sesuatu yang menjadi hak masyarakat maka negara harus memberikannya. Hak dalam hal ini adalah sesuatu yang diberikan berupa benda yang tidak dapat dibagi seperti perlindungan, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak mereka tanpa mengganggu hak orang lain. Sedangkan, hak yang dapat dibagi adalah hak atau benda yang dapat ditentukan serta dapat diberikan dalam pemenuhan kebutuhan warga negara, selama negara mampu memberikan apa yang memang warga negara butuhkan secara adil. Hal tersebutlah yang mendekati keadaan tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Selain itu, keadilan remedial menurut Aritoteles dalam Kaelan (2009:228) adalah keadilan yang berada pada titik tengah antara titik keuntungan dengan kerugian. Keadilan ini memiliki maksud sebagai usaha untuk mengembalikan persamaan dengan cara menjatuhkan hukuman menjadi definisi keadilan sebagai langkah memperbaiki kesalahan dengan diberikannya ganti rugi kepada korban kesalahan atau memberikan hukuman kepada pelakunya.

Keadilan komutatif menurut Aristoteles ini menekankan pada penentuan hak secara adil dalam beberapa pribadi individu yang setara, bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam keadilan komutatif ini, objek dari haknya orang lain adalah apa yang menjadi hak milik orang tersebut dari awal dan harus dikembalikan kepadanya saat proses keadilan komutatif. Objek hak milik yang dimaksud ini memiliki berbagai macam seperti kepentingan fisik dan moral yang bersifat keluarga maupun ekonomis, hasil kerja intelektual maupun fisik. Dalam buku Kaelan (2009:228) keadilan dalam hal ini menekankan pada usaha dalam menghormati hak-hak orang lain dengan cara pertukaran yang bersifat timbal balik yang proporsional. Keadilan komutatif ini memiliki tujuan memelihara ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam penerapan keadilan ditributif memiliki dilemma mengenai kapan timbulnya hak itu dan dalam pembagiannya apakah harus merata atau proporsional. Disisi lain, keadilan komutatif yang semula timbul dari hak seseorang yang diperoleh secara sah, maka dalam keadilan distributif dasar perolehan hak tersebut ada pada keadaan seseorang yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Dalam jurnal Inge (2011:6), Aristoteles menambahkan makna keadilan tersebut menurut hukum positif dan menurut alam. Keadilan dari hukum positif mendapatkan kekuasaan dari apa yang memang sudah ditetapkan sebagai peraturan, sudah adil atau belum, sedangkan keadilan menurut alam mendapatkan kekuasaan dari apa yang menjadi sifat dasar manusia yang tidak terbatas.
Konsep keadilan secara teoritis dalam jurnal Bahder (2014:4) dapat dilihat bahwa Plato mendasarkan dirinya pada aliran filsafat idealism sedangkan konsep keadilan Aristoteles berdasar pada aliran filsafat realism. Pandangan plato bertolak pada alam ide yang besifat mutlak dan abadi dengan landasan percaya dan menerima seluruh alam nyata sebagai objektifitas. Sedangkan Aristoteles lebih menekankan pada kesadaran. Hal ini dimaksudkan kesadaran pada subyek yang berpikir.
Dalam junal Bahder (2014:4) dituliskan bahwa Plato memberikan inspirasi bagi Agustinus dalam merumuskan keadilan namun dengan konsep yang lebih religious. Agustinus menganggap bahwa keadilan merupakan adnya hubungan yang tepat dan benar anatara manusia dengan Tuhan. Keadilan merupakan suatu yang paling mendasar dalam bernegara dan keadilan tersebut hanya akan terwujud dalam kerajaan ilahi yang merupakan sumber dari keadilan. Agustinus mengganggap bahwa sumber keadilan yang sesungguhnya adalah Tuhan.
Kemudian konsep Agustinus ini lebih diperluas lagi oleh Thomas Aquinas. Thomas (dalam jurnal Inge, 2011:6) membedakan hukum menjadi 3 macam yakni hukum abadi (lex actena), hukum kodrat (lex naturalis), dan hukum manusia atau hukum positif (lex humana). Hukum abadi merupakan kebijakan atau rencana abadi Tuhan yang berkaitan dengan pancarian alam semesta atau dunia (takdir). Hukum kodrat adala perwujudan dari kebijaksanaan atau rencana abadi tadi dalam kodrat manusia. Sedangkan hukum positif atau hukum manusia merupakan ketentuan tertentu dari akal budi manusia guna kepentingan bersama yang diberlakukan secara merata bagi semua orang. Thomas dalam Bahder (2014:5), mengakui adanya persekutuan yang lain disamping gereja yang memiliki kewajiban dalam memajukan keadilan yaitu negara. Menurut Thomas, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan Illahi dan keadilan manusia, namun keadilan tersebut tidak boleh terdapat pertentangan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, Thomas beranggapan bahwa keadilan yang diajarkan agama sepenuhnya sesuai dengan akal manusia sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum alam.

Konsep Keadilan pada Jaman Modern
Pada jaman modern dengan banyakanya pemikiran-pemikiran mengenai kebebasan hingga memunculkan aliran liberalisme, yang juga memiliki pengaruh pada pemikiran mengenai konsep keadilan.aliran liberalisme ini sangat menekankan pada kemerdekaan individu. Menurut para penganut Liberalisme dalam Bahder (2014:5), keadilan merupakan ketertiban dari kebebasan atau dengan kata lain realisasi atau pelaksanaan dari kebebasan itu sendiri. Konsep keadilan liberalism ini bertolak pada keyakinan yaitu manusia adalah makhluk moral dan oleh karena itu harus ada aturan atau ketentuan yang wajib dilaksanakan serta dipatuhi oleh manusia itu sendiri sebagai makhluk moral.
Di sisi lain, para penganut Utilitarianisme menolak penggunaan ide hukum alam dan akal budi manusia dalam memberikan konsep keadilan. Para kaum ulititarianisme berpendapat bahwa keadilan harus berdasrkan pada asas kemanfaatan dan kepentinagn manusia. Mereka juga menganggap bahwa keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebajikan yang seluruhnya di tentukan oleh seberapa besar kemanfaatannya, yakni dengan meilhat kemampuannya menghasilkan kesenangan yang paling besar bagi banyak orang.

Konsep keadilan dalam pemikiran modern ini dapat dilihat dalam istilah keadilan yang berasal dari kata ‘adil’ yang berarti tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu keadilan dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Permasalahan keadilan ini juga bermula pada persoalan cara pandang keadilan itu sendiri. Keadilan sudah menjadi kajian para ilmuan serta ahli fisafat sejak dulu. Namun definisi dari keadilan ini juga belum jelas.
Pada abad modern ini, terdapat seorang pemikir filsafat yang memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan, ia adalah John Rawls. John Rawls mengemukakan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan yang menganggap bahwa semua orang memiliki hak yang sama demi mendapatkan kebebasan dasar. Konsep keadilan dari John Rawls dalam Damanhuri (2013:3) ini memiliki tujuan yakni mengartikulasi beberapa prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menjelaskan berbagai macam keputusan moral yang dipertimbangkan dengan keadaan-keadaan masyarakat. Rawls memusatkan dirinya pada sususan dasar masyarakat. Prinsip keadilan menurut Rawls ini antara lain :Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Dalam prinsip kebebasan ini mencakup kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, serta hak unutk memlindungi milik pribadi.

Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Definisi dari prinsip perbedaan ini bahwa erbedaan sosial dan ekonomis harus diatur supaya memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang beruntung
Rawls memandang keadilan sebagai fairness. Keadilan sebagai fairness bermula pada salah satu pilihan yang paling umum yang dapat diperuntukan untuk bersama sama, yaitu dengan pilihan pirnsip pertama dari konsep keadilan.

Konsep Keadilan dalam Pancasila
Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indoensia ini memiliki ciri khas yang fleksibel sehingga mampu dihadapkan dengan tuntutan perubahan jaman. Pada jaman yang berkembang saat ini, banyak masyarakat yang masih mempersoalkan masalah keadilan, namun Pancasia mampu memberikan penjelasan tersebut. Pancasila memiliki substansi mengenai nilai-nilai luhur yang dapat memberikan arah perubahan bagi negara. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan bagi terciptanya keadilan. Sehubungan dengan keadilan tersebut maka nilai keadilan yang ada dalam sila-sila Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan keadilan yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengenai keadilan, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah tercantum yakni dalam alinea keempat. Makna keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni keadilan yang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Widhayani (2015:18) konsep keadilan yang dimaksud adalah yang menyatu dengan pondasi negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Konsep keadilan sosial dalam konteks teori keadilan yang sudah dipaparkan diatas pada dasarnya merupakan wilayah social justice theory.
Dalam buku Mubyarto (2002), Soekarno menegaskan bahwa keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari keadilan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dijalankan saat ini oleh Indonesia akan sangat menentukan sejauh mana prinsip keadilan sosial dapat terwujud. Menurut Jimly dalam pemaparan Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianism. Konsep keadilan ini berkaitan degen derajat yang lebih besar dari egalitarianism di bidang perekonomian, contohnya melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, pada pelaksanaanya keadilan sosial terkadang hanya dikaitkan dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil dimaksudkan guna menciptakan pemerataan dari apa yang ada dalam struktur masyarakat serta untuk menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat dari penerapan sistem keadilan procedural.

Istilah keadilan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan secara berulang namun dalam konteks dan makna yang berbeda. Namun keadilan sosial yang dimaksudkan ini merupakan keadilan sosial yang dirumuskan dalam sila kelima Pancasila. Konsep keadilan sosial didefinisikan sebaai sesuatu yang bersifat konkrit, bukan bersifat abstrak-filosifis. Keadilan sosial juga bukan hanya dijadikan sebagai subjek dasar negara yang memiliki sifat statis dan finel akan tetapi merupakan sesuatu yang memang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial.
Konsep mengenai keadilan sosial menurut Jimly dapat dikelompokkan dalam prinsip keadilan ekonomi dam keadilan sruktural. Keadilan ekonomi menolak adanya monopoli, memberikan hak-hak khusus serta rintangan-rintangan yang bersifat ekslusif. Dalam keadilan ekonomi ini juga terdapat prinsip mengontrol manusia utuk tidak berlaku serakah, memonopoli serta menghegemoni kekuasaan. Untuk keadilan diwujudkan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertaqwa, keadilan dapat ditegakkan, serta dalam keseimbangan antara ketaqwaan dan keadilan seperti itulah keadaban manusia akan tumbuh dan berkembang. Dari penjelasan tersebut, di dalam Pancasila, sila pertama dan kedua saling berkaitan erat. Ketuhanan, keadilan, serta keadaban merupakan sesuatu kesatuan yang saling berkaitan secara sinergis. Di samping itu, keadilan juga berhubungan erat dengan kebebasan dan kesejahteraan. Kebebasan akan tidak terkontrol apabila keadilan tidak dijunjung tinggi. Demokrasi menjadi tidak berguna juga apabila dilakukan tanpa kesejahteraan bagi bangsanya. Kesejahteraan tanpa keadilan, kesejahteraan itu hanya dapat dinikmati beberapa orang saja.
Konsep keadilan structural ini memandang masyarakat sebagai suatu struktur yang organis atau bahkan mekanis dalam interasksinya antar sesame orang maupun kelompok dalam masyarakat. Walaupun masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa structural berarti masyarakat masuk dalam stratifikasi sosial, namun struktur pelapisan sosial tersebut masih dapat berubah ataupun berkembang menyesuaikan perkembangan jaman. Semakin tinggi jarak antara masyarakat atas dengan masyarakat bawahnya, maka struktur yang ada dalam masyarakat tersebut dianggap tidak berkeadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam bidang ekonomi yakni tingkat pendapatan pada masing-masing stratifikasi. Hal tersebut dapat diatas dengan adanya pandangan mengenai hak hasasi manusia.

Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Benegara
Nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila merupakan dasar warga negara maupun pemerintah dalam berkelakukan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kaelan dalam buku Filsafat Pancasila (2009:220), berdasarkan sifat persatuan kesatuan Pancasila maka sila keempat mendasari serta menjiwai sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Sehingga dalam memahami makna sila keadilan, maka hal tersebut tersimpul pada semua unsur yang terdapat dalam sila keempat yaitu ‘satu buat semua, semua buat satu’. Dengan pengertian tersebut, keadilan sosial dapat dikembalikan pada sifat kodrat manusia yang bersifat monodualis atau kesatuan kodrat antara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan negara, negara memiliki tugas serta kewajiban dalam mewujudkan keadilan sosial itu dengan cara sebagai berikut:
Memelihara kepentingan umum, khususnya tentang kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat melaksanakan kepentingan tersebut.

Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga negara itu sendiri.

Memelihara kepentingan bersama dari warga secara perseorangan yang tidak semuanya dapat dilaksnakan oleh warga negara itu sendiri, hal tersebut dalam bentuk bantuan dari negara.

Memelihara seluruh kepentingan perseorangan seperti fakir miskin serta anak terlantar
Negara melindungi seluruh dan segenap bangsa Indonesia termasuk juga dalam suku, bangsa, keluarga serta warga negara secara individu.

Negara memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan dan lingkungan yang syarat akan martabat yang tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, dan bagi warga negara secara individu
Dalam realisasinya, keadilan sosial dapat dilakukan dengan mewujudkan lingkungan keadilan sosial. Lingkungan keadilan sosial merupaka hidup bersama kemanusiaan, baik dalam masyarakat, beangsa dan negara. masyarakat, bangsa, dan negara merupakan pihak-pihak yang wajib melaksanakan penyelenggaraan keadilan sosial. Kondisi dimana setiap individu pasti terkadang tidak dapat memenuhi kepentingan maupun kebutuhan sendiri maka pemenuhan kepentingan maupun kebutuhan dapat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, di dalam hidup bersama semua kepentingan dan kebutuhan haruslah dipelihara dengan keadilan sosial. Supaya keadilan sosial tersebut dapat terealisasi maka unsur keadilan yaitu hak serta kewajiban harus dilakukan secara berimbang. Oleh karena itu, mengutamakan kepentingan bersama tanpa mengesampingkan kepentingan individu merupakan ciri khas atau kepribadian bangsa Indonesia, serta agar tercapainnya tujuan tersebut harus dimiliki negara agar tercapai tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut Damanhuri dkk (2016:6) makna adil dalam Pancasila, yakni mengakui dan mengormati martabat dan hak seseorang dan saling tolong menolong, persamaan hak dan kewajiban juga harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, konsep keadilan sosial yang dimaksud oleh Pancasila tersebut juga disamping merupakan keinginan para founding father, juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran konsep keadilan pada jaman klasik maupun modern. Hanya saja konsep keadilan sosial berdasarkan Pancasila dapat disimpulkan bahwa dalam hidup bersama harus terdapat suatu keadilan sosial yang dapat memenuhi stiap kepentingan dan kebutuhan warga negara, bangsa, dan negara, bahwa pada hakihatya keadilan sosial merupakan bawaan kodrat manusia itu memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup yang mutlak. Keadilan sosial juga pada dasarnya sudah tertanam dalam diri setiap warga negara.
Konsep keadilan dalam pelaksanaan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama tanpa mengesampingkan kepentingan individu merupakan ciri khas atau kepribadian bangsa Indonesia, serta agar tercapainnya tujuan tersebut harus dimiliki negara agar tercapai tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Makna adil dalam Pancasila, yakni mengakui dan mengormati martabat dan hak seseorang dan saling tolong menolong, persamaan hak dan kewajiban juga harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Saran
Saran untuk penulisan ini yakni pada kekuatan teori dan cara pandang mengenai konsep keadilan. Sekiranya terdapat tambahan teori guna menjadikan penulisan ini sebagai bahan acuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”. Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014. Diunduh pada 1 Juni 2018 https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4683/pdf.

Bahder Johan Nasution. 2015. Hukum dan Keadilan. Bandung: Mandar Maju.

Damanhuri Fattah. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 2 Juli-Agustus 2013. Diunduh pada 1 Juni 2018 https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1589/1324
Damanhuri, dkk. 2016. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa”. Jurnal Untirta Civic Education Vol.1 No. 2 Desember 2016. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2018 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UCEJ/article/download/1890/1459Fadhillah. 2012. “Refleksi Terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan”. Jurnal Universitas Islam 45 Bekasi, diunduh pada 28 Mei 2018 https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/view/552/445Inge Dwisvimiar. 2011. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011. Diunduh pada tanggal 29 Mei 2018 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/179/127
Kaelan. 2009. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2011. Dalam “Pesan Konstitusinal Keadilan Sosial” yang disampaikan pada tanggal 12 April 2011 di Malang dan diakses pada tanggal 2 Juni 2018 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19446&val=1230Widhayani Dian Pawestri. 2015. “Keadilan Sosial dalam perlindungan Kepentingan Nasional dan Penanaman Modal Asing di Bidang Sumber Daya Alam”. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol, 30 No 1, Januari 2015. Diunduh pada tanggal 1 Juni 2018 https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4683/pdf